4 Kebijakan Pemerintah Yang Bisa Mempengaruhi Nilai Mata Uang

Ilustrasi

Mungkin beberapa dari Anda sering memperhatikan kurs matau uang, dan bertanya-tanya mengapa bisa turun ataupun naik nilai tukar mata uangnya. Turun atau naiknya nilai mata uang pada dasarnya terpengaruh pada ekonomi global. Akan tetapi, sebenarnya setiap negara bisa membuat sebuah kebijakan yang berpengaruh pada nilai mata uangnya. Inilah 4 kebikajan pemerintah yang berpengaruh pada nilai mata uang.

Devaluasi

Kebijakan Devaluasi akan dilakukan oleh sebuah negara apabila dalam suatu kondisi tertentu. Devaluasi diartikan sebagai bentuk pelemahan nilai mata uang dalam satu negara. Melalui bank central, pemerintah dapat menentukan sebuah kebijakan langsung dengan cara mengintervensi penyediaan dan permintaan (supply and demand) pada mata uang domestik dengan menggunakan cadangan devis.

Pada metode kebijakan devaluasi, pemerintah akan membeli mata uang asing dengan menggunakan mata uang lokalnya. Apabila kebijakan tersebut dilakukan di Indonesia, maka akan membuat nilai tukar dolar menjadi relatif mahal terhadap rupiah. Jika dilihat pada perspektif industri perdagangan impor, kebijakan ini memang merugikan. Akan tetapi kebijakan tersebut memiliki dampak yang besar pada eksportir dalam negeri.

Kebijakan seperti ini, biasanya akan dilakukan sebuah negara demi menyelamatkan industri dalam negerinya di mata internasional. Dikarenakan nilai biaya produksi dalam negeri yang menjadi rendah, maka industri dalam negeri akan meningkat, dan pemerintah bisa mengambil keuntungan dari penjualan ke luar negeri. Hal ini juga dapat meningkatkan konsumen untuk memilih produk lokal ketimbang barang impor yang akan menjadi lebih mahal di negara tersebut. Kebijakan tersebut ialah salah satu bentuk meningkatkan nilai ekspor dan menekan harga harga impor. Kebijakan seperti ini juga sering dilakukan negara Tiongkok untuk merendahkan biaya ekspor.

Revaluasi

Jika devaluasi merupakan bentuk keterlibatan negara untuk menekan nilai ekspor, maka revaluasi adalah kebalikannya. Kebijakan seperti ini akan membuat nilai tukar mata uang lokal jadi meningkat terhadap dolar, dan pastinya membuat para eksportir merasa terbebani dengan kebijakan tersebut. Bagi pecinta barang impor, mungkin kebikjakan ini sangat menguntungkannya.

Untuk melakukan kebijakan ini, pemerintah akan mengeluarkan mata uang lokal dari cadangan devisa dengan jumlah yang banyak. Hal tersebut dimaksudkan untuk menguatkan nilai mata uang lokal di bursa penjualan mata uang global. Kebijakan devaluasi dan revaluasi pastinya harus dilakukan dengan cara perhitungan yang matang dan pertimbangan khusus.

Sanering

Kebijakan ekonomi politik ini memang cukup kontroversial. Prinsipnya, kebijakan sanering hampr sama dengan devaluasi, yakni pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang. Akan tetapi, kebijakan sanering tidak menggunakan uang dari kas negara, melainkan melalui uang yang terlah beredar diedarkan dan dipakai oleh masyarakat dengan cara memotong nilai dari sebuah mata uang.

Dalam sejarahnya, pemerintah Indonesia pernah melakukan kebijakan sistem sanering di tahun 1950. melalui menkeu Syafrudin Prawiranegara pernah melakukan kebijakan sanering dengan cara menggunting uang kertas Rp.5,00 (5 perak) keatas, dan nilai mata uangnya akan menjadi separu dari uang yang digunting. Kebijakan yang dikeuarkan oleh menkeu ini dikenal juga dengan istilah "Gunting Syafrudin".

Metode pelaksanaan kebijakan Gunting Syafrudin yaitu dengan cara menggunting "uang merah" (uang NICA) dan uang De Javasche Bank dari pecahan Rp 5 ke atas menjadi dua bagian. Guntingan pada sisi kiri akan tetap berlaku menjadi alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari mata uang semula, hal tersebut berlaku sejak 10 maret hingga 9 Agustus di tahun 1950.

Di mulai dari 22 Maret hingga 16 April, guntingan uamg yang sebelah kiri harus ditukarkan dengan uang kertas baru di beberapa bank yang telah ditetapkan pemerintah. Apabila tidak ditukarkan sampai batas waktu yang ditentukan, maka uang tersebut dianggap tidak berlaku.

Lalu, bagaimana dengan guntingan uang pada sisi kanan? Guntingan uang pada sisi kanan dianggap tidak berlaku. Akan tetapi, uang tersebut dapat ditukarkan dengan obligasi negara seharga setengah dari nilai mata uang yang digunting, dan akan dibayar tiga puluh tahun kemudian dengan bunga 3% dalam setahun. Di masa itu, hanya orang-orang yang memiliki banyak guntingan saja yang mau menukarkannya. Pada uang ORI (Oeang Republik Indonesia) dan Pecahan Rp 2,50 ke bawah, tidak mengalami pengguntingan.

Pemerintah saat itu melakukan metode sanering karena mengalami hiper-inflasi pada perekonomian negara yang berakibat meningkatnya harga barang. Sisi lain dari kebijakan tersebut ialah mengganti mata uang yang berbagai dengan satu mata uang baru, yaitu Rupiah. Selain itu, kebijakan tersebut untuk mengurangi jumlah uang yang beredar sehingga dapat menekan angka inflasi, dan untuk mengisi  kas negara dalam bentuk pinjaman wajib untuk masyarakat.

Redenominasi

Kebijakan redenominasi mata uang akan dilakukan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dari jumlah nominal mata uang. Metode simpelnya, ialah dengan cara mengurangi digit angka 0 (nol) pada mata uang. Jika Indonesia mengeluarkan kebijakan redenominasi rupiah dengan megurangi 3 digit pada mata uang, maka hasilnya seperti tabel dibawah ini:

Contoh redenominasi

Pada masa tertentu, negara akan melakukan kebijakan redenominasi apabial keadaan perekonomiannya terbilang stabil dan dipersiapan yang tepat. Kebijakan redenominasi pada dasarnya hanya untuk menyederhanakan nominal angka pada mata uang. Dalam setiap tahun, biasanya setiap negara akan mengalami inflasi yang mengakibatkan nilai mata uang terkecil menjadi tak berlaku. Maka dari itu beberapa negara tertentu melakukan redenominasi terhadap mata uangnya.

Pada 1 Agustus 2010 lalu, negara Zimbabwe pernah melakukan kebijakan redenominasi dikarenakan inflasi tertinggi di dunia yang berefek pada nominal mata uangnya menjadi terlampau tinggi. Jika dilihat pada kurs mata uang Zimbabwe di tahun 2007, 1 dolar Amerika seharga sekitar 4 juta dolar Zimbabwe. Tetapi sayangnya Zimbawe terbilang gagal, karena inflasinya tetap terus melambung.

Itulah 4 kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi nilai mata uang. Dalam kondisi perekonomian tertentu, bisa saja Indonesia akan mengambil kebijakan seperti yang kami terangkan.